TANGERANG, LINTASNARASI.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meluncurkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SD dan SMP melalui kebijakan inovatif Bupati Maesyal Rasyid. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang.
Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, kebijakan ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025.
"Banyak masyarakat yang memilih sekolah negeri karena gratis, padahal daya tampung sekolah negeri, khususnya SMP, belum mencukupi kebutuhan," jelas Agus, Selasa (27/5/25).
Data Dinas Pendidikan menunjukkan, setiap tahun terdapat 52.000 lulusan SD dari 793 SD negeri di Tangerang. Namun, kapasitas SMP negeri hanya mampu menyerap 23.000 siswa dari 95 sekolah, sehingga sekitar 29.000 lulusan SD harus mencari sekolah ke swasta.
"Biaya pendidikan swasta sering menjadi kendala bagi keluarga menengah ke bawah, inilah yang ingin kami atasi," lanjut Agus.
Program sekolah swasta gratis ini memberikan subsidi penuh bagi seluruh siswa swasta yang terdaftar, tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Sekolah yang ingin bergabung wajib mengajukan permohonan ke pemerintah daerah dan telah melengkapi syarat administratif serta akreditasi.
"Sekolah yang diikutkan harus terakreditasi, ini jaminan kualitas pendidikan," tegas Agus.
Dari 303 SD swasta dan 392 SMP swasta di Kabupaten Tangerang, saat ini sekitar 150 SD dan 200 SMP telah mendaftarkan diri dan sedang dalam proses seleksi.
"Sekolah elit dengan SPP tinggi umumnya belum berminat, sedangkan yang belum memenuhi akreditasi juga belum bisa ikut," papar Agus.
Program ini juga terbuka bagi boarding school berbasis kurikulum nasional atau integrasi pendidikan agama. Selain bantuan gratis dari pemerintah daerah, sekolah yang telah menerima dana BOS tetap diperbolehkan mengikuti program sebagai dukungan tambahan.
Agus menegaskan bahwa seluruh anggaran berasal dari APBD Kabupaten Tangerang. "Program ini adalah inisiatif daerah untuk meredam ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Harapannya, seluruh warga mendapat akses pendidikan dasar yang setara," ujarnya.
Pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi rutin dan menargetkan seluruh siswa swasta yang memenuhi syarat dapat menikmati fasilitas gratis pada 2026.
"Karena baru kali pertama dianggarkan, tetapi insyaallah tahun depan semuanya akan tercakup," tutup Agus.
Program ini menjadi langkah progresif yang patut diapresiasi dan diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas.
(Akbar)
